Tinjau Command Center Polda Sumsel, Menko Infrastruktur Dorong Percepatan Implementasi Zero ODOL di Sumsel

PALEMBANG – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Sumatera Selatan, Selasa (10/2/2026) sore. Kunjungan yang dimulai pukul 15.30 WIB tersebut diawali dengan peninjauan langsung fasilitas Command Center yang berada di Lantai 4 Gedung Presisi Mapolda Sumsel.
Dalam peninjauan tersebut, Menko Infrastruktur mendapat pemaparan terkait sistem operasional layanan kepolisian berbasis teknologi yang terintegrasi, mulai dari layanan darurat 110, respons bantuan polisi, hingga sistem komunikasi dan pemantauan situasi kamtibmas secara real-time. Bahkan, dilakukan uji coba komunikasi langsung dengan personel di lapangan untuk memastikan sistem berjalan optimal.
Menko Infrastruktur mengapresiasi langkah Polda Sumsel dalam memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan Command Center menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung keamanan, keselamatan, serta kelancaran aktivitas masyarakat, termasuk sektor transportasi dan distribusi logistik.
Usai peninjauan Command Center, rombongan melanjutkan agenda rapat koordinasi di Ruang Vicon Lantai 2 Gedung Presisi. Rapat tersebut membahas progres implementasi kebijakan bebas kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan atau zero Over Dimension and Over Loading (ODOL) di wilayah Sumatera Selatan.
Rapat dibuka dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kapolda Sumsel yang disampaikan oleh Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P. Dalam sambutannya, Wakapolda menegaskan komitmen Polda Sumsel dalam mendukung kebijakan nasional zero ODOL melalui penegakan hukum, sosialisasi, serta koordinasi lintas instansi.
Paparan teknis disampaikan oleh Dirlantas Polda Sumsel terkait data penindakan dan langkah preventif yang telah dilakukan. Selain itu, Kadishub Sumsel memaparkan kondisi pengawasan kendaraan angkutan barang, sementara perwakilan Kejati dan Pengadilan Tinggi Sumsel menyampaikan dukungan dari aspek penegakan hukum. Wakil Menteri Ketenagakerjaan turut memberikan pandangan terkait dampak kebijakan terhadap sektor tenaga kerja dan industri.
Dalam arahannya, Menko Infrastruktur menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha angkutan barang. Ia menyampaikan bahwa kebijakan zero ODOL bukan semata-mata penegakan aturan, melainkan upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi angka kecelakaan, serta menjaga kualitas infrastruktur jalan agar tidak cepat rusak.
“Kebijakan zero ODOL harus dijalankan secara bertahap, terukur, dan penuh koordinasi. Tujuannya jelas, yakni melindungi masyarakat pengguna jalan, menjaga keberlanjutan infrastruktur, serta memastikan distribusi logistik tetap berjalan lancar,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Sumatera Selatan, pejabat Korlantas Polri, jajaran Pejabat Utama Polda Sumsel, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Setelah sesi doorstop bersama awak media dan foto bersama, rombongan juga menyempatkan diri meninjau galeri foto Kapolda terdahulu serta penghargaan Anugerah Sakanti yang diraih Polda Sumsel.
Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Sumatera Selatan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur nasional.

Bila ada permasalahan dan butuh bantuan Polisi silahkan hubungi :

CALL CENTER 110

"KAMI SIAP MELAYANI 24 JAM"