Tribratanewspoldasumsel.com - Puluhan massa LSM P2M (Perjuangan Pemberdayaan Masyarakat dan Anti KKN Sumatera Selatan mendemo Bawaslu Sumsel yang sedang menggelar Konsolidasi Pengawasan Partisipatif penguatan masyarakat dalam pengawasan tahapan Tahun 2018 di Hotel Horison Ultima, pada Sabtu (5-8-2017).

Massa menuntut agar Bawaslu Sumsel menjelaskan dana hibah 2013 Bawaslu Sumsel sebesar Rp232.328.030.000 yang dinilai tidak jelas.

Kalau tidak menemui kita. Kita akan berkoordinasi dengan pihak hotel untuk masuk ke ruangan. Kita akan demo ke Jakarta, ujar Sandi, salah seorang orator.

Massa membentangkan beberapa poster yang bertuliskan untuk meminta "Usut tuntas dana hibah 2013 Bawaslu Sumsel sebesar Rp. 232.328.030.000 untuk Pilgub tidak jelas".

Meski menggelar aksi di Jl Kolonel Atmo, namun kerumunan massa tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Belasan anggota polisi dan intel TNI berjaga-jaga di sekitarnya.

Kita lihat ada dugaan korupsi dana hibah dari hasil temuan BPK ini. Bawaslu RI harus bertindak tegas, penyelenggara pemilu harus bebas dari kopupsi, kata ketua LSM P2M Andi Agustar didampingi Koordinator aksi Rahmat.

Dijelaskannya, demi pilkada bersih pihaknya ingin adanya transparansi anggaran dari APBD Sumsel itu. Kita ingin transparansi anggaran, karena uang yang digunakan adalah uang rakyat, jangan sampai uang rakyat digunakan untuk kepentingan priadi, tegasnya.

Selain itu, massa juga mempermasalahkan proses rekrutmen anggota Panwalu di 17 kabupaten/kota se-Sumsel baru-baru ini, dinilai tidak objektif dan profesional.

Kita lihat pemilihan tidak objektif dan profesiinal, banyak titipan kepala daerah, tandasnya. Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya S.Sos, bersama pimpinan lainnya Zulfikar SH, Kurniawan SPd di sela-sela mengikuti acara belum berkomentar banyak. Itu hak warga negara menyampaikan pendapat, kata Andika.

Opr PID Bid Humas