Pergantian struktur kepemimpinan terjadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Kini M Ismiransyah M Zain akrab disapa Rendy ini resmi menjabat Kakanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel menggantikan Samon Jaya. Dalam acara silaturahmi dan berbuka puasa bersama pimpinan redaksi media cetak dan elektronik di Palembang, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016, Rendy mengakui tugas DJP untuk mencapai targettahun ini cukup berat. Dimana hingga Mei 2016 ini, realisasi baru mencapai 25 persen dari total target 2016 sebesar Rp. 16 Triliun. Hasilnya memang belum bagus tapi terlebih saat ini perekonomian secara nasional pertumbuhannya masih negatif, namun optimisme masih ada dan beragam strategi jitu akan segera kita optimalkan, khususnya untuk sektor ektensifikasi dan intensifikasi, ujarnya. Masih dikatakan Rendy, melalui pengoptimalan sektor ektensifikasi, masyarakat yang sudah punya penghasilan dan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) diwajibkan untuk menjadi Wajib Pajak (WP) dan bayar pajak, hal tersebut sudah tertera dalam UU. Sedangkan untuk pengoptimalan Intensifikasi, pihaknya akan terus menghimbau perusahaan ataupun perorangan yang telah menjadi WP untuk bisa menjalankan pemenuhan wajib pajaknya. Selain itu, kami pun melihat masih ada cela dan segmen di wilayah kerja Sumsel dan Kep Babel yang selama ini belum tergarap dengan sempurna, itulah yang akan kita optimalkan, sehingga target bisa tercapai dan lebih meningkat dibandingkan tahun yang realisasinya cuma 80 persen. Kita berharap tahun ini bisa melebihi angka tersebu, jelasnya. Ayah dari lima orang anak ini juga menambahkan, semua wajib pajak yang memiliki penghasilan besar memiliki kesadaran untuk membayar pajak, sebab dari hartanya ada hak-hak untuk orang miskin, dan ada juga hal untuk membangun negara ini. Saya tidak boleh lemas dalam bekerja, meski mustahil targetbisa tercapai 100 persen, namun setidaknya bisa melampaui pencapaian tahun lalu, dan itu merupakan satu prestasi yang bagus, katanya. Sistem jemput bola akan coba diterapkannya tahun ini, sebab sebagai kantor pelayanan publik, setiap KPP memiliki kewajiban untuk melakukan program jemput bola, terutama kepada wajib pajak yang sama sekali belum paham dan mengerti masalah perpajakan ujar Rendy.

Opr PID Bid Humas