Polda Sumsel Siap Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo di Seluruh Wilayah Sumatera Selatan

PALEMBANG – Polda Sumatera Selatan menggelar rapat penting untuk membahas pencapaian sasaran Program Makan Bergizi Gratis (PMBG), salah satu program unggulan Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto. Rapat ini bertujuan memastikan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat ini berjalan efektif dan tepat sasaran di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (5/2/2025) di Ruang Vidcon lantai 2 Gedung Utama Presisi Mapolda Sumsel ini dipimpin oleh Irwasda Polda Sumsel, Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, SIK, SH, didampingi Karo SDM Polda Sumsel, Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo, SIK, MSi. Rapat dihadiri oleh para pejabat utama Polda Sumsel, Kapolres/Tabes jajaran Polda Sumsel, serta Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) jajaran Polda Sumsel.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Feri Handoko Soenarso menegaskan komitmen Polda Sumsel untuk mendukung penuh program pemerintah ini. “Program Makan Bergizi Gratis adalah upaya konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan masyarakat kurang mampu. Polda Sumsel siap memastikan kelancaran distribusi dan pengawasan agar manfaat program ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Pokok Program PMBG

Program PMBG merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini menargetkan pembangunan 5.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, dengan anggaran mencapai Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, 1.542 unit SPPG akan dikelola langsung oleh BGN, sementara 3.458 unit lainnya dikerjasamakan dengan lembaga negara dan swasta.

Program ini menyasar 15-18 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan masyarakat rentan. Selain itu, ekosistem PMBG dirancang untuk mendukung 83.000 UMKM di berbagai desa. Polri, dalam hal ini Polda Sumsel, berperan penting dalam mendukung infrastruktur, pengembangan petani dan UMKM, serta pengelolaan SPPG, dengan Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) sebagai mitra pelaksana.

Langkah-Langkah Pelaksanaan PMBG

Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai langkah strategis untuk pelaksanaan PMBG di Sumatera Selatan, di antaranya:

1. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) di tingkat wilayah untuk koordinasi pelaksanaan program.

2. Pendataan penerima manfaat, terutama anak sekolah, ibu hamil, dan masyarakat yang belum terjangkau program ini.

3. Identifikasi lokasi pembangunan SPPG dengan akses yang mudah dan legalitas yang jelas.

4. Perencanaan anggaran untuk infrastruktur, bahan makanan, peralatan, transportasi, tenaga kerja, dan operasional.

5. Penyusunan menu makanan bergizi sesuai standar BGN.

6. Tahapan pembangunan SPPG:

Tahap I: SPPG di Mabes Polri, Jakarta.

Tahap II: Pembangunan di 11 Polda prioritas.

Tahap III: Pembangunan di 25 Polda dan Polres lainnya, termasuk Polda Sumsel.

Sumber Daya dan Pengelolaan

Lahan untuk SPPG akan memanfaatkan aset Polri, tanah milik Pemda, atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Pendanaan diperoleh dari anggaran mandiri Polda/Polres, kerja sama dengan Pemda, hibah pihak ketiga (swasta/CSR), serta kredit lunak dari Bank Himbara.

Sistem pembayaran dilakukan dengan reimburse dari BGN setelah 10 hari operasional, atau pembayaran langsung ke rekening pengelola (YKB) mulai Februari 2025. Karyawan dapur SPPG (maksimal 47 orang per lokasi) akan direkrut dan dilatih sebelum bertugas.

Manajemen dan Operasional

Setiap SPPG ditargetkan melayani 3.000-3.500 penerima manfaat per hari. Jadwal distribusi makanan disusun sebagai berikut:

08:00 → PAUD dan Kelas 1-2 SD

09:30 → Kelas 3-6 SD

12:00 → SMP & SMA

Manajemen pangan akan difokuskan untuk menjamin keberlanjutan bahan makanan dan keamanan pangan, serta pengelolaan limbah sesuai regulasi yang berlaku.

Koordinasi dan Pengawasan

Satgas Mabes Polri dan wilayah bertanggung jawab atas sosialisasi dan edukasi program PMBG. Pengawasan gizi akan dilakukan oleh Biddokkes Polda Sumsel, dengan pelaporan berkala terkait progres pembangunan SPPG dan data penerima manfaat. Polda Sumsel juga akan berkoordinasi dengan stakeholder lain, seperti Dinas Pendidikan, TNI, UMKM, dan koperasi.

Buku Panduan PMBG

Untuk memudahkan implementasi di lapangan, disiapkan buku panduan PMBG yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Melalui rapat ini, Polda Sumsel menunjukkan komitmennya untuk menjadi bagian aktif dalam mendukung program strategis nasional. Diharapkan, dengan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait, Program Makan Bergizi Gratis ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Selatan.

Bila ada permasalahan dan butuh bantuan Polisi silahkan hubungi :

NO BANTUAN POLISI, WA *081370002110*

"KAMI SIAP MELAYANI 24 JAM"