Kapolda Sumsel dan SKK Migas Bersatu Lawan Illegal Drilling dan Illegal Refinery

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan komitmen untuk menindak tegas praktik ilegal drilling dan illegal refinery dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan energi nasional.

Dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi di Polda Sumsel, Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo, menegaskan bahwa produksi minyak ilegal akan terus ditindak dengan prioritas pada gudang-gudang dan refinery ilegal.

Irjen Rachmad Wibowo menjelaskan bahwa Polda Sumsel akan terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap praktik ilegal tersebut, terutama di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) di mana belum ada keputusan resmi terkait legalisasi sumur minyak ilegal.

Julius Wiratno, Tenaga Ahli Komisi Pengawas SKK Migas, menyatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Polda Sumsel dalam menangani illegal drilling dan illegal refinery. Meskipun sudah banyak tindakan yang dilakukan, namun masalah ini masih terus berkembang dengan dampak negatif yang serius, termasuk korban jiwa.

Meskipun telah ada draft regulasi untuk legalisasi sumur-sumur minyak ilegal, implementasinya belum sepenuhnya dilaksanakan karena adanya penolakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Dalam rakor ini, turut hadir berbagai pihak terkait, seperti Wakapolda Sumsel, Karo Ops Polda Sumsel, serta perwakilan dari SKK Migas, KLHK, dan Pertamina EP. Upaya bersama ini diharapkan dapat memberikan solusi terbaik dalam penanganan illegal drilling dan illegal refinery untuk keberlanjutan energi nasional yang aman dan berkelanjutan.

Bila ada permasalahan dan butuh bantuan Polisi silahkan hubungi :

NO BANTUAN POLISI, WA *081370002110*

"KAMI SIAP MELAYANI 24 JAM"